Instruksi Keras, Aroma Tekanan: Dugaan Kultur Otoriter di Balik Operasional Yayasan Dhiaul Fikri

Kritik Kebijakan 23 Jun 2026 17:08 3 min read 122 views By Redaksi
Instruksi Keras, Aroma Tekanan: Dugaan Kultur Otoriter di Balik Operasional Yayasan Dhiaul Fikri
LOMBOK TIMUR — Sebuah tangkapan layar percakapan internal yang beredar luas memantik pertanyaan serius: apakah operasional program di bawah Yay...

LOMBOK TIMR —

Sebuah tangkapan layar percakapan internal yang tersebar luas memantik pertanyaan serius: apakah program operasional di bawah Yayasan Dhiaul Fikri masih berjalan dalam koridor profesional, atau justru telah bergeser ke pola komando yang menekan?

 

Dalam percakapan tersebut, terlihat adanya pernyataan tegas dari pihak yang diduga memiliki otoritas, yang menekankan bahwa pun relawan yang tidak mengikuti instruksi akan “diberhentikan” bahkan disebut tanpa memandang bulu, termasuk jika memiliki hubungan keluarga.

 

Lebih jauh lagi, narasi "tidak loyal=di-off-kan" menjadi sorotan. Kalimat ini bukan sekadar penegasan disiplin, melainkan mengindikasikan adanya kultur kerja yang berpotensi represif.

 

 

Disiplin atau Intimidasi?

 

Di satu sisi, setiap lembaga memang berhak menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun, ketika SOP dibungkus dengan ancaman, maka yang muncul bukanlah profesionalisme melainkan ketakutan.

 

Apalagi, dalam konteks program sosial seperti MBG (Makan Bergizi Gratis), relawan seharusnya menjadi mitra kemanusiaan, bukan objek tekanan struktural.

 

Kalimat seperti

 

“Siapapun yg melanggar SOP…kt off kan

 

menunjukkan bahwa hubungan kerja yang dibangun cenderung satu arah: perintah dan kepatuhan mutlak.

 

 

Kontradiksi dengan Fakta Lapangan

 

Yang membuat situasi ini semakin ironis, Yayasan Dhiaul Fikri sebelumnya juga telah terlibat dalam berbagai polemik:

 

Dugaan peralihan fungsi pembangunan bantuan negara tanpa izin selama berbulan-bulan 

 

Temuan kualitas makanan MBG yang memicu keresahan publik, bahkan disebut terdapat indikasi masalah serius dalam distribusi 

 

 

Jika benar ada masalah dalam tata kelola, maka pendekatan represif terhadap relawan justru melemahkan keadaan bukan menyelesaikan akar masalah.

 

 

Relawan Bukan Alat, Tapi Mitra

 

Penting untuk diingat, lawan bukan pegawai kontrak yang bisa "di-off-kan" dengan satu perintah. Mereka adalah bagian dari ekosistem sosial yang bekerja di atas dasar kepedulian.

 

Ketika relawan mulai dibungkam dengan ancaman

 

Kritik akan mati

Evaluasi akan mandek

Dan potensi penyimpangan akan semakin sulit terungkap

 

 

Ada Apa yang Sedang Ditutupi?

Narasi keras dalam percakapan itu memunculkan satu pertanyaan mendasar

 

1. Mengapa harus sampai menggunakan tekanan?

2. Apakah ini sekadar upaya menegakkan disiplin?

Atau justru ada sesuatu yang sedang dijaga agar tidak bocor ke publik?

 

Dalam sistem yang sehat, loyalitas lahir dari kepercayaan bukan dari rasa takut.

 

 

penutup

Kasus ini menjadi alarm keras bahwa program pengelolaan publik, apalagi yang menyangkut hajat hidup masyarakat, tidak boleh dijalankan dengan pola feodal dan intimidatif.

 

Jika benar ada pelanggaran atau ketidaksesuaian, maka yang dibutuhkan adalah:

 

Transparansi

Evaluasi terbuka

Bukan pembungkaman

 

Karena ketika suara kritis dimatikan, yang tersisa hanyalah kebenaran versi penguasa.

Recent Articles